Sat,18 November 2017


MANTAN KADISDIK JABAR TIDAK TERLIBAT PENGADAAN BUKU AKSARA SUNDA

Indofakta 2017-08-30 17:47:37 Hukum / Kriminal
 MANTAN KADISDIK JABAR TIDAK TERLIBAT PENGADAAN BUKU AKSARA SUNDA

BANDUNG - Tim Penasehat Hukum Asep Hilman menyatakan bahwa dalam persidangan telah membuktikan secara terbuka bahwa terdakwa tidak terlibat sama sekali dalam korupsi pengadaan buku aksara sunda.

Adanya kerugian yang nyata untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab. Siapa yang menikmati tentu akan dapat diketahui secara jelas dan pasti jika dalam penanganan korupsi buku aksara sunda tidak selesai pada terdakwa Saiful Rokhman. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah membimbing dan memberikan petunjuk secara jelas seyatanya siapa yang harus bertanggungjawab dan kami yakin itu akan dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana perintah Majelis Hakim dalam persidangan. Apabila demikian akan diketahui siapa aktor intelektual sebenarnya dalam korupsi tersebut sehingga tidak akan menjadi ganjalan bagi kita semua, " kata DR. Cece Suryana, SH, DR. Saim Aksinuddin, SH, E. Rohendi, SH dan Asep Saeful Muhtadin, SH dalam duplik yang dibacakan secara bergantian.(30/8/2017).

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Endang Makmun, SH, Tim Penasehat Hukum Asep Hilman tersebut memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (23/8/2017).

DR. H. Asep Hilman, M.Pd yang dituntut pidana  penjara selama 5 tahun, pidana Denda sebesar Rp.200 juta subsider selama 3 bulan kurungan dan harus membayar biaya perkara. Tuntutan tersebut sama dengan tuntutan yang dikenakan kepada Saiful Rokhman sebelumnya yang sudah diputus Pengadilan Tipikor Bandung sebelumnya.

Surat Tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sukamto, SH., MH, dkk (7/8/2017) itu pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa Asep Hilman selaku PTPK kegiatan pengadaan Buku Aksara Sunda tersebut telah melawan hukum dengan memperkaya orang lain yaitu Adang Walatra sehingga negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dirugikan.

Mantan Kadisdik Provinsi Jawa Barat itu, dituntut telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sesuai fakta di persidangan bahwa  kerugian negara sebesar Rp3.980.826.013,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah. Kerugian negara muncul antara lain disebabkan bahwa dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 ada penyimpangan terhadap peraturan hukum yang dilakukan Saiful Rokhman  yaitu tidak membuat HPS secara keahlian dan tidak dilakukan survey dalam rangka penyusunan HPS sehingga dalan Pengadaan Buku tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan perhitungan audit BPK Perwakilan Jawa Barat No. 01/LHPPKD/XVIII.BDG/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Dalam Surat Tuntutan turut dilampirkan sebanyak 64 bukti dokumen dan bukti uang Rp230.000.000,- dari Dedi Jamaludin, Rp25.000.000,- atas nama Suwandi/Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera dan Rp5.000.000,-. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 6/9/2017 dengan agenda Putusan.(Y CHS).

Berita Terkait