Sat,23 September 2017


Menyoal Sistem Ekonomi Pancasila

Indofakta 2017-08-25 17:52:31 Nasional
Menyoal Sistem Ekonomi Pancasila

YOGYAKARTA -- Sudah lama para ekonom dan politisi Indonesia mendiskusikan: apakah nama yang tepat untuk sistem ekonomi Indonesia? Sebagaimana yang dimaksud UUD 1945, khususnya pasal 33, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945.

 

Ketika menguraikan sistem ekonomi Pancasila di depan peserta FGD "Memperkuat Sistem Ekonomi Pancasila dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi" yang diadakan Forum Rektor Indonesia di Kampus 4 UAD Yogyakarta, Jum'at (25/8), Dr Fuad Bawazier, MA, mengatakan, meskipun dalam UUD 1945 pasal 33 dan penjelasannya hanya singkat, namun ideologi yang terkandung di dalamnya jelas dan tegas. "Sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi," kata Fuad Bawazier.

 

Dikatakan Fuad, berangkat dari asas Pancasila, khususnya untuk mewujudkan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disepakati untuk menamai makna yang terkandung dalam pasal 33 itu sistem ekonomi Pancasila.

 

Meskipun kita semua tahu bahwa secara garis besar terdapat dua madzhab ekonomi: kapitalis dan sosialis, tetapi dalam praktik yang terjadi di hampir seluruh dunia adalah sistem ekonomi campuran. "Bahkan, sejak zaman awal Islam pun sudah diperkenalkan kedua sistem itu, yaitu adanya peran negara dan peran privat atau swasta," papar Fuad Bawazier.

 

Pada kesempatan itu, Fuad Bawazier menyampaikan pandangan dan penjelasan tentang instrumen terpenting dalam perekonomian. "Dengan kata lain, aliran-aliran tentang kepercayaan peran pasar inilah yang membedakan berbagai madzhab ekonomi, termasuk sistem ekonomi Pancasila," kata Fuad.

 

Dalam perjalanan panjang bangsa ini, seperti disampaikan Fuad, seringkali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan berbagai alasan atau pertimbangan. "Baik yang bersifat mendasar maupun kebijakan ad hoc, tidak lain dilatarbelakangi pada keberpihakan yang salah, yaitu kepada orang per orang, bukannya kepada rakyat banyak," kata Fuad yang menambahkan penyimpangan juga sering berlatar belakang karena ambisi kekuasaan, jabatan dan kekayaan.

 

Ketua Kelompok Kerja Ekonomi Pancasila Forum Rektor Indonesia, Prof Dr Edy Suandi Hamid, MEc, ketimpangan ekonomi membut rektor seluruh Indonesia menjadi prihatin dan bergerak mengadakan pertemuan membahas perekonomian Indonesia yang sudah dibicarakan sejak 1970.

 

Menurut mantan Rektor UII Yogyakarta (2006-2010) dan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (2011-2016), sebaiknya seluruh kebijakan ekonomi nasional berbasis pada ekonomi kerakyatan Pancasila. "Bukan hanya kebijakan, tapi perlu undang-undang yang khusus mengatur perekonomian Pancasila," kata Edy, senior advisor Universitas Trilogi ini.

 

Semua pihak sudah saatnya mempraktikkan perekonomian Pancasila. Bahkan, Rektor UAD, Dr Kasiyarno, M.Hum, berharap, sebaiknya kampus menerapkan ekonomi Pancasila. "Dan, ekonomi syariah tidak bertentangan karena sama-sama memiliki nilai ketuhanan untuk kesejahteraan dan keadilan umat," kata Kasiyarno. (affan)

 

Berita Terkait