Sat,18 November 2017


KAJATI JABAR BERIKAN SOSIALISASI PENGGUNAAN DD DAN TP4D KEPADA KADES SE-JABAR

Indofakta 2017-08-25 17:14:29 Serba Serbi
KAJATI JABAR BERIKAN SOSIALISASI PENGGUNAAN DD DAN TP4D KEPADA KADES SE-JABAR

JABAR - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siap memberikan pendampingan hukum terhadap 5.312 Kepala Desa (Kades) di wilayah Jawa Barat dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sesuai dengan program Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi bahkan turun langsung memberikan sosialisasi dana desa dan fungsi TP4 Daerah di wilayah Kabupaten Bandung yang diikuti oleh 270 Kepala Desa dari 31 Kecamatan. Kegiatan sosialisasi itu serentak di lakukan seluruh Kejaksaan Negeri di wilyah Jawa Barat dengan peserta 5.312 Kepala Desa.

Untung mengatakan, dana desa tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun dan alokasi dana desa sebesar Rp 4,6 triliun untuk Jawa Barat. “Tentunya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus membangun sesuai dengan program Nawa Cita yang menghendaki pembangunan dari Desa dan Daerah Pinggiran,” ujar Untung dalam sambutannya.

Untung menegaskan, dana desa mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat desa. Untuk itu, setiap Kepala Desa diminta dapat mengelola anggaran yang diterimanya secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat tepat sasaran.

Menurutnya,selama ini masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dana desa, diantaranya penggunaan dana desa diluar bidang prioritas dan masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan.

“Pengeluaran dana desa tidak transparan, dan tidak dikukung dengan bukti yang memadai, belanja diluar yang telah dianggarkan adalah APB desa, pembangunan atau pengadaan barang atau jasa tidak sesuai spesifikasi atau RAB, proyek fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa, adanya Mark Up oleh Kepala Desa dan atau aparat desa lain, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi Kepala Desa dan atau aparat desa lainnya,” ujarnya.

Untung menegaskan, dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adanya komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel.

Untung menjelaskan, pendampingan dari TP4D dalam pengelolaan Dana Desa mempunyai peran sangat signifikan. “Adagiumnya adalah lebih baik “mencegah daripada mengobati.”

Dia mengatakan, TP4D bertugas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventive dan persuasif dengan berbagai tugas, di antaranya memberikan penerangan hukum dan melakukan diskusi dan pembahasan permasalahan hukum ( Muzer )

Berita Terkait