Sat,18 November 2017


MANTAN KADISDIK JABAR MOHON DIBEBASKAN

Indofakta 2017-08-23 18:37:31 Hukum / Kriminal
MANTAN KADISDIK JABAR MOHON DIBEBASKAN

BANDUNG - Hanya kepada Yang Mulia satu-satunya harapan saya untuk mengakhiri penderitaan ini, seraya berdoa mudah-mudahan Yang Mulia diberi kekuatan dan bimbingan Allah SWT dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan membebaskan saya dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

 

Demikian antara lain pledoi pribadi yang disampaikan oleh DR. H. Asep Hilman, M.Pd di ruang sidang 5 Pengadilan Tipikor Bandung (23/8/2017). Pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi tersebut, selain Tim Penasehat Hukum dari Paguyuban Pasundan, Asep Hilman juga mengajukan Nota Pembelaannya.

 

Dalam pledoi yang disampaikannya itu, Asep mengatakan bahwa tuntutan yang dibacakan untuknya telah mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

 

"Demi Allah saya tidak melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dituduhkan Jaksa" jangankan melakukan, mempunyai niat saja tidak pernah terbersit sekecil apapun untuk melakukan perbuatan jahat, memperkaya diri sendiri apalagi orang lain. Adanya kegiatan pengadaan buku Aksara Sunda dalam APBD Perubahan Disdik Jabar 2010 tidak saya ketahui apalagi melaksanakan proses lelang dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses lelang tersebut. Dengan Nota Dinas yang saya sampaikan itu merupakan bukti bahwa say menolak pengadaan buku tersebut, jangankan meniatkan, mengetahui dan melaksanakan, jika kemudian pengadaan buku itu ternyata berlangsung melalui APBD Perubahan sungguh demi Allah saya tidak mengetahuinya," kata Asep Hilman. Setelah selesai pembacaan Nota Pembelaan, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan Repliknya.

 

DR. H. Asep Hilman, M.Pd yang dituntut pidana  penjara selama 5 tahun, pidana Denda sebesar Rp.200 juta subsider selama 3 bulan kurungan dan harus membayar biaya perkara. Tuntutan tersebut sama dengan tuntutan yang dikenakan kepada Saiful Rokhman sebelumnya yang sudah diputus Pengadilan Tipikor Bandung sebelumnya.

 

Surat Tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sukamto, SH., MH, dkk (7/8/2017) itu pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa Asep Hilman selaku PTPK kegiatan pengadaan Buku Aksara Sunda tersebut telah melawan hukum dengan memperkaya orang lain yaitu Adang Walatra sehingga negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dirugikan. 

 

Mantan Kadisdik Provinsi Jawa Barat itu, dituntut telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

 

Sesuai fakta di persidangan bahwa  kerugian negara sebesar Rp3.980.826.013,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah. Kerugian negara muncul antara lain disebabkan bahwa dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 ada penyimpangan terhadap peraturan hukum yang dilakukan Saiful Rokhman  yaitu tidak membuat HPS secara keahlian dan tidak dilakukan survey dalam rangka penyusunan HPS sehingga dalan Pengadaan Buku tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan perhitungan audit BPK Perwakilan Jawa Barat No. 01/LHPPKD/XVIII.BDG/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016. 

 

Dalam Surat Tuntutan turut dilampirkan sebanyak 64 bukti dokumen dan bukti uang Rp230.000.000,- dari Dedi Jamaludin, Rp25.000.000,- atas nama Suwandi/Dirut PT. Gelora Megah Sejahtera dan Rp5.000.000,-. (Y CHS).

Berita Terkait