Fri,24 November 2017


Pemerintah Perlu Bentuk Badan Pengawasan Biro Perjalanan Umrah

Indofakta 2017-08-22 16:05:36 Nasional
Pemerintah Perlu Bentuk Badan Pengawasan Biro Perjalanan Umrah

YOGYAKARTA -- Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang memiliki tradisi baik dalam menyempurnakan ibadahnya, seperti melakukan perjalanan umrah ke tanah suci Makkah, yang memang memiliki keutamaan sendiri bagi seorang muslim yang menjalankannya.

 

Akan tetapi, untuk melakukan perjalanan umrah itu perlu menentukan biro perjalanan umrah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

 

Cendekiawan Muslim, Prof Dr Komaruddin Hidayat, menyampaikan, seharusnya pemerintah ikut serta dalam melakukan pengontrolan dan membentuk badan pengawas terhadap biro perjalanan umrah. "Seperti First Travel yang saat ini sedang terlibat dalam kasus pencucian uang calon jamaah umrah," kata Komaruddin Hidayat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (22/8).

 

Menurut Komaruddin, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan secara aktif terhadap biro perjalanan umrah, baik dalam manajemen, menentukan standar tarif umrah, legalitas perusahaan dan melihat track record.

 

Sebetulnya, kasus biro jasa umrah sudah sejak lama sering terjadi. "Akan tetapi baru sekarang saja terekspos oleh media, seperti contoh yang melibatkan kasus First Travel yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap calon jamaaah umrah," papar Komaruddin.

 

Menurutnya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan, tidak matang dalam kalkulasi dan ada niat untuk menipu. Sehingga banyak yang dirugikan, baik itu pemerintah, masyarakat dan biro jasa perjalanan umrah.

 

"Maka dari kasus ini merupakan pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan secara intens,” ujar Komaruddin.

 

Bagi Komaruddin, meskipun pemerintah melalui Kementrian Agama sudah mencabut ijin First Travel, maka pihak First Travel harus tetap bertangggung jawab terhadap jamaah yang menjadi korban. “Dalam hal ini pemerintah yang memberikan ijin, perlu menyelidiki lebih dalam terkait ke mana aliran dana itu dipakai," kata Komaruddin.

 

Sehingga dari First Travel sendiri harus terbuka agar jamaah tidak merasa dirugikan. Maka, pemerintah perlu ada evaluasi dan menentukan aspek-aspek dalam penyelenggaraan biro perjalanan umrah  "Dan saya menekankan kepada pemerintah perlu membentuk badan pengawas supaya bisa lebih tertib dan terorganisir oleh pemerintah dan tidak ada lagi kasus yang terulang seperti First Travel,” papar Komaruddin. (affan)

 

Berita Terkait