Sat,18 November 2017


PERBUATAN DANDAN RIZA DAN AYI SUNDAYA BUKAN GRATIFIKASI

Indofakta 2017-08-16 20:47:55 Hukum / Kriminal
PERBUATAN DANDAN RIZA DAN AYI SUNDAYA BUKAN GRATIFIKASI

BANDUNG - DR. H. Dandan Riza Wardhana dan Ayi Sundaya yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Reskrim Polrestabes Bandung bukan termasuk melakukan perbuatan gratifikasi.  

Hal tersebut dinyatakan oleh Uding Jauhari (16/8/2017). Menurut saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari bagian pelaporan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu bahwa Gratifikasi  pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya sesuai dengan Pasal 12 B UU Tipikor. 

Dalam kapasitasnya selaku penerima laporan, bahwa nama Dandan Riza dan Ayi Sundaya tidak ada dalam laporan di KPK, baik melaporkan dia sebagai penerima gratifikasi atau dilaporkan oleh orang lain.

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

Dandan Riza Wardhana bersama 5 terdakwa lainnya memerintahkan secara lisan kepada anak buahnya, Noerkiyah Setiawati dan Muthia untuk menghimpun uang titipan dari para staf bidang B yang terkait dengan pengurusan perizinan di dinas DPMTSP Kota Bandung.

Selain itu, Dandan juga memerintahkan secara lisan kepada Kepala Bidang D Wawan Khaerullah untuk pengurusan perizinan. 

Total uang yang diterima terdakwa dari Noerkiyah, Muthia, dan Wawan sebesar Rp63.900.000. Uang tersebut berasal dari Noerkiyah sebesar Rp 12.750.000 dari staf bidang B untuk pengurusan perijinan Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP) dan uang titipan sebesar Rp 43.650.000 dari staf bidang B untuk pengurusan perizinan HO, TDP ( Tanda Daftar Pariwisata, IUI (Izin Usaha Industri), TDG (Tanda Daftar Gudang), IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi), TDUK (Tanda Daftar Usaha Kecil), dan TDUM (Tanda Daftar Usaha Mikro), yang dikoordinir Muthia. 

Sementara uang yang diserahkan Wawan kepada terdakwa di ruang kerjanya sebesar Rp 7,5 juta untuk pengurusan izin reklame. Dandan didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Y CHS).

Berita Terkait