Wed,20 September 2017


Pelayanan Publik Solusi Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Indofakta 2017-07-28 17:33:51 Edukasi
 Pelayanan Publik Solusi Menurunkan Tingkat Kemiskinan

YOGYAKARTA -- Pemerintah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam bidang pelayanan dan kebijakan publik yang baik. Hal itu juga akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

 

Dengan dijalankannya pelayanan publik yang baik, akan tertanam pada masyarakat tentang pengembangan kemampuan masyarakat, baik dari segi produktivitas, pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

 

Namun, sampai saat ini pelayanan dan kebijakan publik masih banyak menghadapi permasalahan. Sebagaimana disampaikan Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP di depan 109 calon wisudawan dalam acara yudisium dan kuliah akhir studi Program Pascasarjana S2 dan S3 periode ke-3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jum'at (28/7/2017), pada bidang pelayanan publik ada beberapa unsur yang harus dipahami.

 

Menurut Wahyudi, pelayanan sosial dasar, pendidikan dan kesehatan. Kemudian pelayanan administrasi seperti surat perijinan, lisensi dan akta. "Tentunya harus bisa berkesinambungan secara keseluruhan serta pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas dengan baik untuk menjadi penyedia jasa bagi publik yang membutuhkan," jelas Wahyudi.

 

Di Indonesia sendiri, kata Wahyudi, pelayanan publik terhadap warga negara masih belum cukup memuaskan. Karena, ada beberapa persoalan yang menjadi kebiasaan, seperti pemberian pelayanan secara diskriminatif. "Di mana warga yang memiliki jabatan dan pangkat tinggi selalu diberikan pelayanan yang berbeda dengan masyarakat biasa," tandas Wahyudi.

 

Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena pelayanan publik terhadap warga negara tidak melihat berdasarkan jabatan atau pangkat.


Kemudian, persoalan selanjutnya seperti dikatakan Prof. Wahyudi adalah transparansi dari lembaga pemerintahan yang sangat rendah terhadap masyarakat. "Terutama pada lembaga penyedia jasa, baik itu pemerintahan ataupun yang lainnya masih ditemukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, yang meminta pungutan biaya tidak sesuai ketentuan," tandas Wahyudi.

 

Selanjutnya, para birokrat yang masih kurang responsif terhadap berbagai keluhan maupun kritikan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang masih belum memuaskan. "Maka menurut hemat saya semua sistem serta mekanisme yang diterapkan di lembaga pemerintah, khususnya dalam pelayanan publik,  harus memiliki ketentuan yang jelas," papar dosen Fisipol UGM ini.

 

Selain itu, memberikan kepastian terhadap siapapun warga negara yang meminta untuk diberikan pelayanan, baik dari segi administratif, informasi dan lain sebagainya.

 

Kemudian penyedia pelayanan atau organisasi terkait, imbuh Prof. Wahyudi lagi, tidak perlu arogansi serta merasa dibutuhkan karena penyedia pelayanan seharusnya memprioritaskan orang lain. “Untuk itu, yang menjadi permasalahan bersama yaitu memperbaiki sistem pelayanan publik," kata Wahyudi yang menambahkan caranya adalah dengan tidak lagi membiasakan masyarakat untuk memberikan uang sukarela kepada penyedia jasa.

 

Diharapkan, lembaga-lembaga bidang jasa, khususnya lembaga pemerintahan, untuk tetap terjaga integritasnya. "Terutama dalam sektor sistem pelayanan publik," papar Wahyudi yang menekankan lulusan S2 untuk semakin baik kualitasnya. (Affan)

Berita Terkait