Fri,24 November 2017


Presiden Jokowi Lantik Dosen FEB UMY Jadi Pengawas BPKH

Indofakta 2017-07-27 17:10:45 Nasional
Presiden Jokowi Lantik Dosen FEB UMY Jadi Pengawas BPKH

YOGYAKARTA -- Ibadah haji merupakan satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan muslim. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, maka Indonesia setiap tahunnya akan mengirimkan ratusan ribu jemaah untuk menjadi tamu Allah di tanah suci Makkah.

 

Kuota jemaah haji di Indonesia pun selalu habis di setiap tahunnya. Sehingga calon jemaah harus mengantri, dengan terlebih dahulu harus menyetorkan biaya haji yang berkisar Rp 25 juta ke atas untuk mendapatkan kursi haji yang berangkat beberapa tahun kemudian.

 

Sayangnya, biaya haji yang dibayarkan itu terkadang mengalami pembengkakan ketika calon haji sudah dijadwalkan berangkat haji. Untuk mengatasi persoalan membengkaknya biaya keberangkatan haji bagi calon haji yang sudah menyetorkan dana, maka Rabu (26/7/2017) Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, melantik 14 pejabat baru sebagai anggota Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), yang salah satu anggotanya adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), yaitu Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak. CA. 

 

Menurut Akhyar Adnan, dosen FEB UMY yang pernah mengkritisi pengelolaan keuangan masjid ini, salah satu tugasnya memastikan adanya transparasi keuangan pengelolaan haji. "BPKH ini merupakan sebuah badan yang fungsinya mengawasi pengawasan pengelolaan dana yang disetorkan oleh calon haji secara akuntabel dan transparan," ujar Akhyar Adnan di ruang Biro Humas dan Protokol UMY, Kamis (27/7/2017).

 

Akhyar menyampaikan, pemilihan anggota pengawas ini melalui beberapa proses yang cukup panjang. "Saat itu, saya diminta oleh beberapa kawan untuk turut mendaftar sebagai anggota BPKH dan ada sekitar 300 orang lebih yang turut mendaftar selain saya," terang Akhyar.

 

Setelah lolos proses administrasi, ia kemudian mengikuti beberapa tes, seperti penulisan makalah tentang bagaimana misi dan bentuk dari BPKH tersebut. Selesai dari sana, kemudian ia mengikuti tes psikologi selama 2 hari yang dilanjutkan dengan interview yang dilakukan oleh panitia seleksi.

 

"Saya lolos dan mendapat rekomendasi, yang kemudian diajukan ke presiden. Setelah itu, kami yang tersisa dari seleksi tersebut diuji kelayakannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempresentasikan makalah tentang kerja BPKH," papar Akhyar lagi.

 

Diterangkan Akhyar, dana yang disetorkan oleh para calon haji itu sangat besar. Tahun ini saja ada sekitar Rp 93 triliun yang terkumpul. "Kalau tidak dikelola secara benar malah bisa muncul biaya-biaya lain yang memberatkan calon haji," ungkap Akhyar, yang terpilih sebagai salah satu anggota Pengawas BPKH.

 

Ia menjelaskan bahwa tugasnya untuk mengawal jalan kerja dari BPKH agar dapat memaksimalkan fungsinya. Akhyar berharap, dengan adanya BPKH tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji serta mengefisiensikan penggunaan biaya dari dana yang disetorkan oleh para calon haji. "Hal itu ntuk memudahkan jalan mereka untuk beribadah ke tanah suci," kata Akhyar. 

 

Kita ketahui, Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, kelahiran Pekanbaru, Riau, 13 Juni 1958, merupakan seorang ahli di bidang ekonomi syariah. Pria yang masih aktif mengajar di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini merupakan salah satu ilmuwan akuntansi syariah yang ada di Indonesia. Selain itu, ia banyak meneliti tentang pengelolaan syariah dan juga mengajar di beberapa kampus lainnya. (affan)

 

Berita Terkait