Mon,25 September 2017


Kejaksaan Tetapkan Kepala BPN Sukabumi Jadi tersangka

Indofakta 2016-10-14 20:41:28 Hukum / Kriminal
 Kejaksaan Tetapkan Kepala BPN Sukabumi Jadi tersangka

BANDUNG  - Kejaksaan Negeri Cibadak telah menetapkan Kepala Badan Pertanahan ( BPN) Kabupaten Sukabumi, Tatang Sofyan menjadi tersangka. Penetapan tersebut menyusul 5 terdakwa yang saat ini sedang diadili dalam perkara korupsi penghilangan aset negara eks HGU PT Tenjojaya di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang merugikan negara tak kurang dari Rp. 54.441.836.804,80

Kepastian status Tatang Sofyan sebagai tersangka diperoleh indofakta.com secara langsung dari Kasi Penkum Kejati Jabar, Raymon Ali, SH.,MH (14/10/16). Menurutnya, "iya sudah jadi tersangka. Yang menetapkannya Kejari Cibadak," katanya di Kantor Kejati Jabar.

Dari informasi yang berhasil dihimpun indofakta.commenyebutkan, Tatang mengklaim bahwa pihak BPN dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
Tatang Sofyan mengatakan, dalam penerbitan SHM, pihaknya tidak serta merta mengeluarkan tanpa ada dasar yang berdasarkan undang-undang. Sehingga, dalam penerbitannya, selain telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan dari pemohon, juga pihaknya telah melakukan pengukuran ke lapangan.

Pihaknya menyatakan bahwa tidak mungkin menerbitkan SHM jika berkas dari pemohon belum lengkap. Terkait dengan persoalan di lapangan, kami tidak punya wewenang masuk ke ranah itu. Hal itu tentunya sesuai dengan peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 pada BAB II pasal 2 ayat 2,” katanya.

Menurut Tatang, terkait status tanah Tenjojaya, karena masa HGU-nya telah habis, maka tanah itu kembali dikuasai negara. Adapun hak miliknya, sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf a dan b, itu dapat diberikan kepada warga Indonesia dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pihaknya melakukan prosedur dalam menerbitkan SHM atas sejumlah nama dari PT. Bogorindo Cemerlang . Bahwa tanah Tenjo Jaya adalah tanah negara bukan aset negara atau tanah milk negara. Lalu adanya ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Sukmawijaya karena  luas tanah di atas 1 ha.

Bila melihat Surat Dakwaan No. PDS - 05/CBD/06/2006 tertanggal 3 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Setyawan Nur Chaliq, SH.,MH, Dkk menyatakan bahwa, H. Usman Effendi bersama-sama dengan Rudolf Imam Santoso, (Direktur PT. Bogorindo Cemerlang), Iim Rohiman (Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Kabupaten Sukabumi), Tatang Sofyan (Kepala Kantor BPN Kabupaten Sukabumi), Drs Suherwanto (Camat Cibadak) dan Supriatman (Kepala Desa Tenjo Jaya) yang penuntutannya  dilakukan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

H. Usman Effendi selaku Kuasa Direktur PT. Tenjo Jaya  telah menjual tanah milik negara kepada Rudolf Imam Santoso. PT. Tenjo Jaya menjalankan usaha perkebunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.994, 350 M2 ( dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan  HGU No. 21/Pamuruyan tanggal 24 Januari 1980, HGU No. 22/Pamuruyan tanggal 28 Mei 1979 dan HGU No. 23/Pamuruyan 24 Januari 1980 yang diberikan berdasarkan Surat Mendagri No. SK.61/HGU/DA/78 tanggal 3 Agustus 1978 dan berakhir tanggal 31 Desember 2003. Di atas tanah tersebut juga ditanami palawija secara tumpang sari oleh 150 penggarap.

Negara tidak memperpanjang penguasaan PT.Tenjo Jaya meski telah dimohon pada  Juli 2001. Kondisi tanah yang tak terurus dimanfaatkan oleh H. Usman Effendi untuk melakukan peralihan hak. Tanah lalu ditawarkan kepada Rudolf Imam Santoso yang membelinya dengan harga Rp. 17.000/m2 sudah termasuk semua biaya yang ditanggung penjual meliputi Permohonan ijin pengalihan hak, biaya ijin lokasi, biaya administrasi di Kantor Pertanahan, biaya Notaris, biaya PBB selama 10 tahun terakhir dan komisi untuk pihak terkait.

Setelah tanah beralih ke pihak PT. Bogorindo Cemerlang, perusahaan tersebut dimungkinkan memperoleh hak baru melalui pelepasan hak dari penggarap. Setelah itu, pihak PT. Bogorindo Cemerlang se akan-akan mengalihkan hak kepada karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco (CSF) yang masih grup PT. Bogorindo  Cemerlang sebanyak 161 orang atau nama Julianto, dkk.

Selain itu, JPU juga mendakwa H. Usman Effendi telah melakukan penyuapan terhadap Iim Rohiman. Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Sukabumi itu, pada tanggal 13 Juli 2012 menerima Rp. 300 juta saat H. Usman Effendi menyerahkan berkas pernyataan pelepasan hak Prioritas beserta permohonan hak milik atas nama Julianto, dkk. H.Usman  memberi Rp. 300 juta sebelum pengukuran dilakukan oleh Iim Rohiman. Setelah SHGB selesai (beralih dari HGU),  Iim menerima Rp. 300 juta. Kepemilikan beralih lagi menjadi SHM atas nama Julianto, dkk, H. Usman Effendi, Iim memberi lagi Rp. 300 juta, totalnya menjadi Rp. 1,5 Milyar. Maksud pemberian uang tersebut adalah untuk memperlancar penerbitan SHM dan penurunan serta penggabungan proses penerbitan SHM. Sedang pemberian untuk Camat Cibadak, Suherwanto dan Kepala Desa Tenjo Jaya, Supriatman  juga menerima uang yang masing-masing-masing berjumlah Rp. 149 juta dari H. Usman Effendi dengan maksud memperlancar pelepasan hak Prioritas dan proses jual beli. Khusus untuk perbuatan tersebut JPU menjeratnya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf A UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK Jo. UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para penerima yaitu Iim Rohiman, Suherwanto, Supriatman dan kemungkinan pejabat yang masih diperiksa laimnya juga dijerat sebagai penerima suap. (Y CHS).
 

 

Berita Terkait