ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Aplikasi Nyari Gawe Semakin Diandalkan, Total Pelamar Kerja Capai Setengah Juta Orang

BANDUNG, - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan yaitu efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Jabar 2025. Hasil efisiensi tersebut akan digunakan untuk menopang proyek strategis di Jawa Barat.

Baca juga: Legislatif Jabar Sampaikan Belasungkawa Atas Gugurnya Anggota TNI Perjaga Perdamaian

" dengan demikian kebijakan Efisiensi anggaran merupakan kebijakan strategis karena banyak memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat secara luas" ungkap Anggota Komisi III DPRD Jabar, Hj. Tina Wiryawati, SH,  MM dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemprov Jabar Harus Lakukan Strategi Diversifikasi


Menurut Tina, Kebijakan efisiensi anggaran yang sudah dibuat oleh Gubernur Jabar  Dedi Mulyadi, itu merupakan komitmen dukungan atas kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto karena kebijakan efisiensi anggaran itu, dilandasi oleh payung hukum yaitu  instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Kemajuan Pariwisata Di Kabupaten Bandung

, Tina Wiryawati, dalam keterangannya mengatakan Efisiensi anggaran tersebut didasari oleh proses pengkajian yang matang. Efisiensi anggaran Ter, didasarkan atas pertimbangan  kebutuhan objektif masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas.  

“Rencana efisiensi ini harus dipastikan untuk optimalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” kata Tina.

Efisiensi, jelas Tina bersumber dari berbagai pos pendanaan, termasuk belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya, serta bantuan keuangan dan hibah kecuali yang bersifat mandatori (wajib) dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Hasil efisiensi tersebut.

Anggaran dari hasil efisiensi tersebut  harus dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kita mendorong dana hasil efisiensi anggaran ini untuk proyek strategis daerah, antara   lain pembangunan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, elektrifikasi atau pemasangan jaringan listrik, pembangunan irigasi serta pembangunan ruang kelas baru untuk pendidikan,” jelas Tina.

Namun yang terpenting menurut Tina Wiryawati, prinsip dasar efisiensi adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dan secara porsi lebih banyak  terhadap belanja publik.

“Efisiensi ini tentunya jangan sampai mereduksi pelayanan dasar dan harus dipastikan pelayanan semakin optimal, dan secara porsi belanja public harus lebih besar,”  kata Tina.

Tina, dalam bagian lain keterangannya mengatakan untuk perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat harus menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting.

"Semoga target pembangunan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026, seperti yang disampaikan gubernur. Dan saya mendukung target 2027 diarahkan pada investasi daerah. Sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola pemerintah provinsi," tutup Tina.(Adv)

Bagikan: