Bogor -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan menyoroti tantangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bogor yang kerap menjadi polemik di masyarakat.

Baca juga: Rasa Haru, Ratusan Ortu HKBP Bahal Gajah Tiga Bolon Ikuti Prosesi Jalan Salib

Dalam hearing dialog yang diselenggarakan di DPRD Kota Bogor, Iwan Suryawan menjelaskan bahwa meskipun jumlah SMAN di Kota Bogor telah tersebar di enam kecamatan dengan total 10 sekolah, dan SMPN berjumlah 21 sekolah dengan rencana penambahan SMPN 22 pada tahun 2025 serta SMPN 23 yang masih dalam tahap pembangunan, daya tampung sekolah negeri masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang akan melanjutkan pendidikan.

Baca juga: Bupati Samosir Dukung Pembentukan Sekolah Rakyat

"Ketika anggaran pembangunan sekolah baru diajukan, secara jumlah sudah tersebar di seluruh kecamatan. Namun, ada kendala terkait lokasi beberapa sekolah yang sulit dijangkau oleh siswa di wilayah perbatasan. Selain itu, daya tampung masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada," ujar Iwan Suryawan, Kota Bogor, Jumat (21/3/2025).

Akibat kekurangan daya tampung ini, banyak siswa dari keluarga tidak mampu terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan kemampuan membayar yang terbatas, bahkan sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam menebus ijazah.

Baca juga: Labschool Kebayoran Dorong Wawasan Global Siswa Lewat Kunjungan ke Universitas Ternama di Jepang

Terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai larangan penahanan ijazah, Iwan menilai bahwa kebijakan ini menguntungkan masyarakat, namun menimbulkan keberatan dari pihak sekolah swasta yang mengandalkan pendapatan dari pembayaran siswa.

Baca juga: Pemdaprov Jawa Barat Usulkan Empat Lokasi Strategis untuk Sekolah Rakyat

"Masalahnya kembali pada jumlah sekolah negeri dan swasta, di mana sekolah swasta lebih banyak. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini memerlukan penyesuaian waktu agar dapat berjalan dengan baik," jelasnya.

Iwan juga menyoroti kekhawatiran pihak sekolah swasta terkait rencana penambahan sekolah negeri dan pembangunan 1.000 sekolah rakyat oleh pemerintah pusat, yang berpotensi mengancam eksistensi sekolah swasta.

"Kami di DPRD akan terus memantau dan mengawasi perkembangan pembangunan di Jawa Barat, terutama terkait isu pendidikan dan kebijakan yang menyertainya," tutupnya.(Adv)

Bagikan: