21 Jun, 2024

Saran Legislatif Jabar Calon PMI Wajib Dapat Pembekalan Sebelum Bekerja di Luar Negeri

Indofakta.com, 2023-03-24 14:43:55 WIB

Bagikan:

Adikarya Parlemen

Baca juga: Pelaksanaan Qurban Harus Tingkatkan Kesejahteraan Peternak

Kota Bandung -- Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus mendapatkan pembekalan secara komprehensif terlebih dahulu, sebelum diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri.

Baca juga: Antisipasi Kasus Keracunan Makanan Pengawasan Pelaku Usaha Perlu Dimaksimalkan

Hal itu diamanatkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal daerah Jawa Barat.

Baca juga: Di RPJP Jabar Pembangunan Infrastruktur Harus Dituntaskan

Hal ini, diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD provinsi Jawa Barat  H. Ricky Kurniawan, Lc, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Ricky, yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor dalam keterangannya mengatakan
pembekalan dapat diberikan melalui
Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLKPMI)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Perda Kemandirian Pangan Harus Wujudkan kenyamanan Pada Masyarakat

"Harus ada BLK beri pembekalan secara komprehensif, terutama dibidang keterampilan dan bahasa. Mereka juga harus dibrainstorming, agar pekerja migran profesional serta bisa adaptife dan mematuhi hukum di negara-negara penempatan, " kata  Ricky

Ricky mencontohkan Rumah Sakit di Australia, banyak mempekerjakan tenaga perawat dari Philipina, karena terampil, ramah dan bisa bahasa Inggris.

"Tingkatkan keterampilan, jangan hanya jadi asisten rumah tangga. Dan orientasinya juga jangan Arab Saudi saja," tandasnya.

Menurut Ricky, bekerja diluar negeri kini bukan hal yang tabu lagi. Kedepan akan semakin banyak orang yang menjadi pekerja migran.

Namun pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), agar tidak ada pekerja migran yang mengalami masalah di negara penempatan hingga kembali ke Indonesia.

Pemprov Jawa Barat dikatakannya juga harus hadir memberikan perlindungan secara optimal dan menjalin kerjasama dengan KBRI di negara tersebut.

"Harus ada link dengan KBRI. Yang penting harus ada data base yang akurat, valid dan terus di update, karena selama ini data pekerja migran carut marut," tutup Ricky mengakhiri penjelasannya.(red)

Bagikan:

© 2024 Copyright: Indofakta Online