Biaya Pembuatan 2 Unit Kapal Pengawas di Mark Up

2013-05-10 12:19:18

Karawang, Indofakta Online


Indikasi terjadinya pengalihan anggaran dalam pengadaan dua unit kapal pengawas yang diperuntukkan bagi sejumlah nelayan di Kab. Karawang semakin mengkristal. Hal itu dibuktikan adanya ketidakseimbangan pengakuan dari sejumlah pihak yang terkait dalam proyek pengadaan tersebut. Seperti pengakuan dari pihak Pokmaswas di dua lokasi pengiriman kedua unit kapal pengawas tersebut. Sumber dana dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang dikucurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran tahun 2012, terindikasi kuat menjadi ajang korupsi sejumlah pihak yang diduga di motori oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang (PKP)

Diduga keras dengan dalih menjual nama nelayan, pihak PKP melakukan korupsi terkait dalam pengadaan kapal pengawas. Mark up dalam pengadaannya, pihak-pihak terkait masih berusaha tutup mulut untuk menutup kebusukan mentalnya. Efek jera bagi sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang terhadap kerasnya hukum tetap tidak ambil pusing dan tetap nekat melakukan kejahatan dengan memutar balikkan anggaran yang notabene uang rakyat menjadi pengisi pundi-pundi mereka. Terkait pengadaan dua unit kapal pengawas yang di buat asal jadi dan terindikasi kuat ajang korupsi, bahwa berdasarkan pengakuan Ketua Pokmaswas Mitra Bahari Desa Tengkolak Kec. Cilamaya Wetan dan Ketua kelompok Pokmaswas Bhakti Mandiri, Desa Tambaksari Kec. Tirtajaya Kab. Karawang.

Ketua Pokmaswas Tengkolak Wasmad membeberkan bahwa pihaknya mengaku tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk pembuatan kapal, pihaknya hanya sebatas penerima saja, namun demikian, pihak yang sudah cukup mahir dalam menilai akan kualitas kapal mengakui bahwa bila memperhatikan jenis mesin bahkan badan kapal yang ada, bila di hitung-hitung hanya menghabiskan dana sekitar Rp. 20.000.000. “Saya sebagai ketua hanya menerima dalam bentuk 1 buah kapal yang bermesin Yanmart TS190 dan perlengkapan lainnya seperti JPS, lampu, Aki 50 ampere, dan jaket pelampung. Kapal ini saya ambil dari Pasir Putih, karena disanalah kapal ini dibuat”. ujar Ketua Pokmaswas.

Hal yang sama juga diakui oleh Nuh selaku pengemudi kapal pengawas di Tambaksari mengatakan, bahwa kondisi kapal yang mereka terima benar-benar kurang maksimal, selain kekuatan mesin tidak maksimal juga badan kapal di yakini tidak akan mampu bertahan lama karena terbuat dari bahan kayu meranti dan lapisi dengan fiber, dan idealnya, menurut Nuh adalah kayu jati yang tahan air, stir kapal terbuat dari bahan bekas dan mesin cukup boros dan atas kapal bahan abal-abal yang cukup mudah rewot dan tidak akan tahan dan kuat menahan angin.

Sementara itu Nakwan, selaku pengusaha pembuatan kapal ketika di temui dikediamannya terkait pembuatan kapal pengawas tersebut mengatakan, bahwa dirinya hanya sebatas membuat kapal saja “Saya hanya kuli pembuat kapal, jadi tidak tahu – menahu dengan besaran anggaran dalam proyek ini. Dan biaya pembuatan kedua kapal ini saya terima hanya kurang lebih Rp. 270.000.000 saja dan itulah saya manfaatkan, selebihnya saya tidak tahu, jelas Nakwan.

Berdasarkan fakta-fakta dilapangan, maka bisa pastikan pengadaan kedua kapal pengawas tersebut sangat rawan terjadi praktek korupsi melalui Mark Up anggaran dalam pengadaan kapal tersebut, bila di singkronkan dengan RAB yang ada dengan kondisi kedua kapal tersebut, perbedaan besaran anggaran dengan kulitas cukup menyolok akan perbedaan. Hal itu terjadi diduga keras atas peran serta Kabid Kelautan dan Kepala Dinas PKP.

Dalam RAB tercantum biaya pembuatan satu unit kapal mencapai Rp. 158.585.900, apabila dikalikan dua itu berarti total keseluruhan anggaran tersebut hanya Rp. 317.171.800. Maka bila di kalkulasikan kondisi kapal di lapangan dengan besaran biaya yang tercantum dalam RAB sangatlah bertolak belakang, sebab menurut Nuh pembuatan tenda kapal diperkirakan hanya mencapai Rp. 500 ribu, sebab kondisinya sangat tidak baik dan tidak layak pakai.

Ketika borok para tikus-tikus berdasi di Dinas Perikanan dan Kelautan Karawang terkait dalam pengadaan kedua kapal pengawas tersebut, Dina selaku Wasdal, menurut sumber Pokmaswas langsung mendatangi mereka, dan mengeluarkan kata-kata kurang sedap, seperti ”Mengapa kalian ngomong kepada wartawan soal pengadaan kapal, kalau masih ada wartawan suruh ketemu saya”, terang salah seorang sumber.

Dina ketika di konfirmasi di kantornya, dengan nada santai seperti tidak punya dosa mengatakan, pengadaan kapal sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tapi bila mana ada yang kurang tepat, nanti kita bisa bicarakan dengan Bapak Durahim selaku Kabid Kelautan dan PPK dalam pengadaan dua kapal pengawas. Namun sangat di sayang, Durahim sulit untuk konfirmasi sama halnya dengan Yayat selaku Kadis. Yayat hanya sebatas janji untuk bertemu guna mengklarifikasi namun hingga berita lanjutan ini terbit kadis yang satu ini masih tetap dalam persembunyianya. **Budi**

 


 

Berita Sebelumnya

Berita Selanjutnya



Share:     Share on Google+
KPK